Print this page

Bukan Sekadar Kewajiban: BPSDM Kemendagri Melalui BBPKA-PDN I Cetak Bendahara Akuntabel dan ASN Berkarakter

By
Rate this item
(0 votes)

BUKITTINGGI – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri resmi membuka Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Uji Kompetensi Bendahara SKPD, serta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Angkatan XXIX sampai dengan XXXII di Bukittinggi. Ketua Tim Pengembangan Kompetensi BBPKA-PDN I, Defrimen, melaporkan bahwa pelatihan teknis dan uji kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memberikan sertifikasi resmi terhadap tata kelola keuangan daerah. Selain itu, Defrimen juga menegaskan bahwa tujuan dari Latsar ini adalah untuk menginternalisasi serta menerapkan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nyata dalam pelayanan publik.

Kepala BPSDM Kemendagri yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha BBPKA-PDN I, Shohibul Azmi Riva'i, menyampaikan bahwa profesi bendahara merupakan pekerjaan mulia yang menuntut kepatuhan mutlak terhadap aturan sebagai bagian dari keterampilan teknis mengelola keuangan negara. Di sisi lain, pelaksanaan pelatihan dasar ini dirancang untuk membentuk karakter core values ASN yang menjadi keterampilan lunak (soft skill) krusial bagi setiap aparatur. Peserta diminta untuk selalu aktif dalam setiap sesi pembelajaran agar proses transfer ilmu menjadi lebih hidup serta mampu menciptakan pertukaran pengetahuan dan afeksi yang mendalam selama masa diklat.

Dalam arahannya, Shohibul Azmi Riva'i juga memberikan pesan khusus terkait ekosistem pembelajaran yang terintegrasi selama masa pelatihan di Bukittinggi. "Interaksi pembelajaran bukan hanya terjadi dalam kelas, namun juga di dalam asrama, sehingga membutuhkan interaksi positif yang kuat antara peserta pelatihan teknis dan peserta pelatihan dasar," ujarnya. Kolaborasi dan komunikasi aktif di lingkungan asrama ini diharapkan dapat membangun relasi yang solid dan memicu kedisiplinan tinggi di antara sesama abdi negara.

Sebagai poin utama, beliau menekankan bahwa keikutsertaan dalam pelatihan ini jangan hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata. Pelatihan ini merupakan investasi dan upaya strategis bagi setiap aparatur untuk meningkatkan kapasitas diri agar tetap optimal dalam melaksanakan kinerja organisasi. Melalui penguatan kompetensi teknis dan karakter ini, para peserta diharapkan dapat membawa perubahan positif dan akuntabilitas yang lebih baik di instansi mereka masing-masing.